Jakarta – Korlantas Polri saat ini tengah menggelar Operasi Patuh Jaya di seluruh wilayah Indonesia. Giat tersebut akan berlangsung selama dua pekan, yakni 14 hingga 27 Juli 2025.
Kombes Pol Aries Syahbudin, selaku Kabag Ops Korlantas Polri menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Dan Operasi Patuh Jaya ini juga dihelat menjelang Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah dicanangkan pada 19 September 2025 mendatang.
“Jadi upaya yang dilakukan adalah mendukung pelaksaan kegiatan Hari Keselamatan tersebut. Operasi Patuh Jaya ini akan mengedepankan tiga aspek utama yakni preemtif, preventif dan represif,” katanya dikutip dari situs Korlantas Polri.
Meski tak semua titik dilakukan razia, pihak kepolisian juga memaksimalkan kamera ETLE. Kepolisian menekankan bahwa fokus razia adalah pelanggaran yang membahayakan keselamatan.
Seperti tidak memakai helm, melawan arus, dan menggunakan ponsel saat berkendara. Termasuk pelanggaran yang hingga menyebabkan kecelakaan dan timbul korban jiwa.
Sementara itu Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto menegaskan, polisi akan mengincar para pemilik kendaraan yang menggunakan pelat nomor palsu dalam Operasi Patuh Jaya 2025.
Ia menegaskan, penggunaan pelat nomor palsu untuk kendaraan merupakan tindak pidana, baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Larangan untuk menggunakan pelat nomor palsu juga tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas serta KUHP.
Oleh karena itu, Karyoto memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas dan tidak memberi toleransi terhadap praktik penggunaan pelat nomor palsu. “Jangan ragu, jangan pandang bulu siapa pun yang melanggar,” tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Jaya 225 ini menyasar pelanggar lalu lintas secara acak dan tidak sampai menutup jalan. Pelaksanaan penindakan dapat dilakukan dengan cara yang simpatik dan humanis serta hindari tindakan kontraproduktif.
Meski Operasi Patuh Jaya 2025 mengedepankan sosialisasi berupa imbauan dan edukasi. Namun jika sosialisasikan tidak diindahkan, maka ada beberapa jenis pelanggaran yang bakal ditindak.
Diantaranya kendaraan tanpa STNK, tidak memiliki SIM, melanggar marka dan rambu lalu lintas, melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, menggunakan handphone saat berkendara, mengemudi di bawah umur, pelat nomor tidak sesuai, knalpot bising dan menggunakan rotator atau sirine.
Adapun besaran denda tilang yang dikenakan pun beragam, seperti tidak memiliki SIM denda paling banyak Rp1 juta atau pidana kurungan paling lama empat bulan.
Melanggar marka dan rambu lalu lintas yang kerap dilakukan pengendara motor, akan disanksi tilang sebesar Rp500 ribu, atau denda kurungan paling lama dua bulan. ##
